Emas Turun, Koin Dinar Naik

PEKALONGAN – Ada yang naik, ada pula yang turun. Seiring dengan turunnya harga emas dunia belakangan ini, justru  membuat penjualan koin dinar emas di Kota Pekalongan semakin meningkat. Jika sebelumnya investasi koin dinar kurang diminati, namun saat ini banyak warga yang  antusias membeli koin negara Arab itu. “Turunnya harga emas memicu penjualan koin dinar. Saat ini penjualan koin dinar meningkat mencapai 200 persen, jika di banding tahun sebelumnya,” jelas Marketing Gerai Dinar Lutfia Hasina kemarin.

Hasina menjelaskan harga koin dinar berada pada kisaran Rp 2,2 juta hingga Rp 2,3 jut. Sebelumnya, harga koin dinar ini sempat mengalami penurunan sebesar 0.49 persen jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Hasina menuturkan faktor – faktor yang mempengaruhi turunnya harga koin dinar diantaranya karena penguatan nilai dolar serta pengaruh beberapa isu yang saat ini berkembang di tanah air seperti rencana kenaikan harga BBM dan TDL. Diperkirakan, jika harga emas terus menurun, maka nilai tukar koin dinar bakal makin menguat. (dik)

Atasi Pemecatan, Bentuk Tim Bersama

PEKALONGAN – Setelah digeruduk ribuan buruh, akhirnya DPRD Kota Pekalongan membentuk tim kecil untuk mengatasi permasalahan PHK terhadap 5 orang karyawan Perusahaan Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE)  PT.Karya Niaga Mas. Tim kecil itu terdiri dari anggota DPRD Komisi C, Dinsonakertrans, pihak Serikat Pekerja Nasional dan pimpinan perusahaan.

Tim ini akan bekerja hingga akhir bulan Maret ini dan diharapkan bisa memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. “Tim dibentuk setelah pihak serikat pekerja membongkar tenda keprihatinan di halaman  PT.KNM. Sekarang perusahaan bisa beropeasional kembali,” ucap Ketua DPRD Bowo Leksono, kemarin.

Sementara itu wakil Ketua DPC SPN,  Damirin mengungkapkan pihaknya sepakat akan mengakhiri tenda keprihatinan yang digelar di PT KNM selama 8 hari. Namun, jika tim gagal mencarikan solusi, maka para pekerja akan melakukan mogok kerja secara massal.  Sebelumnya, selain menggelar aksi ujuk rasa turun kejalan pantura yang melibatkan ribuan pekerja,   SPN juga membuat aksi tenda keprihatinan di PT.KNM di Jalan Patimura Gamer Pekalongan Timur. “Sementara kita tunggu  kinerja tim kecil yang dibentuk DPRD untuk mengatasi perselisihan hubungan industrial ini,” jelas Damirin. (dik)

2 Program Jadi Best Practices

PEKALONGAN - Inovasi pembangunan Pemkot Pekalongan kembali mendapat pengakuan dan penghargaan secara nasional. Kali ini,  datang dari APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) yang menempatkan  2 Inovasi pembangunan Kota Pekalongan sebagai bagian dari 9 Inovasi Pembangunan Daerah yang terpiliih sebagai Best Practices APEKSI Tahun 2011.
Dua Inovasi pembangunan tersebut adalah Inovasi Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal melalui Inisiatif Pengembangan Kampung Wisata Batik Kauman dan Pesindon, dan Inovasi terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan melalui program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Sembilan Inovasi yang ditetapkan sebagai Best Practices Pembangunan Daerah tersebut berasal 6 Daerah se Indonesia, yaitu Kota Pekalongan, Kota Blitar; Kota Tarakan; Kota Surakarta; Kota Magelang, dan Kota Banda Aceh. Selanjutnya 9 Best Practices telah didokumentasikan dalam bahasa Inggris dan Indonesia dalam buku 'Best Practices Kota-Kota APEKSI Jilid VII” yang pada Rabu,(7/3) dilaunching dalam sebuah seminar di Kantor Apeksi, Aston Hotel, Taman Rasuna, Jakarta.
“Berbagai inisiatif secara simultan, terpadu dan berkelanjutan kita lakukan untuk mendorong perekonomian lokal berbasis potensi batik. Misalnya,  pembangunan telecenter, penataan kawasan, penguatan kelembagaan sadar wisata, dan pengelolaan limbah batik melalui pembangunan IPAL,” urai Basyir Ahmad di hadapan peserta seminar Lounching buku itu.
 Tiga daerah, yakni Kota Pekalongan, Banda Aceh dan Surakarta menjadi narasumber. Walikota Pekalongan, dr. H.M. Basyir Ahmad juga membeberkan  bahwa inisiatif pengembangan kampung wisata batik merupakan bagian integral dari strategi penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Iptek, teruatama TIK, potensi budayan tradisi batik pekalongan dan mendorong daya dukung dan kelestarian lingkungan. Jadi,  kunci best practices di Kota Pekalongan adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam inisiasi program, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaannya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Apeksi, DR. Sarimun Hadisaputra dalam paparannya menjelaskan bahwa pemilihan dan penetapan Best Practices Apeksi dilakukan secara bertahap dengan dengan metodologi dan kriteria yang terukur, antara aspek inisiatif dan keunikan, daya keberlanjutan,  memberi kontribusi bagi  kehidupan masyarakat, telah berjalan minimal 2 tahun, dan yang terakhir transferability atau bisa ditransfer ke daerah lain. “Setelah melakukan survey, penelitian dan verifikasi atas berbagai usulan, tim Apeksi akhirnya memilih 9 Inovasi pembangunan sebagai Best Practices Apeksi 2011. Lalu  kita  dilaunching secara resmi,” ujar DR. Sarimun.
Sedangkan nara sumber lain, Wakil Walikota Banda Aceh memaparkan best practices terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan di Banda Aceh melalui penyelenggaraan Musyawarah Rencana Aksi Perempuanm yakni pengembangan Musrenbang Berperspektif Gender (dik)

Tertipu Calo, Sekeluarga Terlantar

SPONTAN – Jemaah Masjid Kauman spontan iuran untuk diberikan pada Wahyudi sekeluarga agar bisa pulang ke Nganjuk, Jawa Timur. (didik)

PEKALONGAN – Gara gara tertipu calo tenaga kerja, 9 orang dari satu keluarga yang berasal dari Nganjuk Jawa Timur, terlantar di Kota Pekalongan selama tiga hari. Tiga diantaranya adalah anak anak dan seorang bayi yang baru berusia sekitar sebulan.  Mereka adalah pasangan suami istri Wahyudi 55 dan Siti Julaikha 50 bersama sanak kerabatnya.  Beruntung saat beristirahat di Masjid Jami Kauman Jumat (9/3), sejumlah jamaah terketuk hatinya dan mengulurkan tangan bagi  pemulangan mereka ke kampung halamanya.

Wahyudi mengaku terlunta-lunta setelah hendak  mengantarkan putrinya yang akan bekerja di luar negeri melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT Cipta Abadi Subang, Jawa Barat. PJTKI itu membuka cabang di Nganjuk.  Sebagai biaya administrasinya, Wahyudi mengaku sudah membayar sebesar Rp 3 juta. “Namun, ketika sampai di sana ternyata kantor PJTKI itu hanya akal-akalan saja.Padahal kami sudah habis-habisan mengumpulkan uang agar anak saya bisa berangkat,” terangnya.

Setelah kehabisan bekal, keluarga itupun terlunta-lunta beberapa hari hingga akhirnya sampai di Kota Pekalongan. Namun rupanya itu bukan akhir dari ‘derita’ mereka. Meski sudah mengantongi surat dari Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat namun keinginan mereka agar bisa pulang ke Nganjuk tak semudah yang dibayangkan. “Saya sudah kesana kemari mencari bantuan dengan surat itu tapi hasilnya nihil. Hingga akhirnya surat pengantar itu saya sobek-sobek saking putus asanya,” ujarnya. Apalagi mereka justru dicurigai sebagai kelompok orang yang berniat menipu dengan menjual ‘kesengsaraan’.

Beruntung, saat melepas lelah di serambi Masjid Jami’ Kauman, sejumlah jamaah yang hendak sholat Shubuh terketuk hatinya. Salah seorang jamaah, Supriyadi SH lalu berinisiatif mengumpulkan uang dari jamaah untuk  bekal  pulang mereka. “Selain itu saya juga meminta bantuan kepala terminal agar mencarikan bus yang bisa membawa keluarga ini pulang, Alhamdullilah, akhirnya ada bus yang bersedia, ” tutur Supriyadi yang juga Kabag Humas Kota Pekalongan itu.

Terkait maraknya orang-orang yang berpura-pura terlantar untuk mendapatkan belas kasihan dari warga, Supriyadi berharap agar sesama umat berprasangka baik saja. “Jika niat kita baik untuk menolong sesama, Insya Allah akan dicatat sebagai amal baik,” tandasnya lagi. Selain itu ia juga menghimbau kepada warga jika bekerja di luar negeri agar teliti dan berhati-hati dalam memilih PJTKI. 

Sementara itu, sejak pemerintah memberlakukan moratorium TKI,  hingga saat ini  Pemkot Pekalongan sudah mengirim 17 TKI sektor formal ke luar negeri. Sesuai data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi menyebutkan, sejak awal tahun 2012 hingga bulan Maret ini sudah ada 17 orang TKI yang berangkat di luar negeri. Rincianya, 7 orang ke Malaysia, 5 orang ke Thailan serta 5 orang lainya ke Uni Emirat Arab.

Kepala bidang Penempatan Tenaga kerja Dinsosnakertrans Kota Pekalongan Mas Pujantoro  mengatakan sejak awal tahun ini pihaknya baru memfasilitasi pembuatan 17 rekom paspor TKI yang seluruhnya adalah perempuan. Sementara untuk jumlah PJTKI selama tahun 2011 masih belum bertambah. Yakni tetep 11 perusahaan dan untuk memantaunya perkembangan PJTKI pihaknya akan melakukan pemanataun tiap tiga bulan sekali.(dik)

Ratusan Petugas Diterjunkan

PEKALONGAN –  Mengantisipasi praktik pencaloan dalam pelaksanaan ujian tertulis CPNS pada Minggu (12/12) pagi ini, ratusan petugas pengawas ruang memperketat pengawasan. Termasuk dengan pengecekan surat undangan mengikuti ujian dan kartu tanda penduduk (KTP asli).

"Nanti, para pengawas harus mencermati setiap peserta ujian dan bukti kartu undangan dan KTP asli," ucap  Kepala Kantor Kepegawaian Daerah (KKD) Kota Pekalongan Agust Marhaendayana saat acara Pengarahan Pengawas dan Koordinator Ujian Tertulis Pengadaan CPNS tahun 2010 di ruang sidang lantai dua setda, Kemarin.

Jika terdapat perbedaan wajah antara peserta ujian dan foto pada tanda bukti serta KTP, lanjut dia, pengawas bisa mencocokkan wajah peserta secara lebih detail.

"Kalau diragukan, bisa dicocokkan wajahnya dengan  foto yang ada di KTP dan bukti undangan ujian," imbuhnya.

Hal ini untuk menghidari kemungkinan terjadinya praktik percaloan. Apalagi, Walikota sudah berkali kali mengingatkan agar jangan sampai ada PNS terlibat percaloan. Pelaksanaan ujian seleksi ini diawasi 272 pengawas ruang. Mereka terdiri dari para  guru sekolah yang ditempati,  pengawas dari Pemkot Pekalongan dan pengawas dari pemprop Jateng. Mereka bertugas mengawasi pelaksanaan ujian CPNS di 136 ruang yang tersebar di 9 sekolahan. Tiap ruangan sedikitnya ada 2 petugas. Adapun lokasi tes di  SMKN 1, SMKN 2, SMP 8 dan SMK  Gatra Praja yang tergabung dalam blok A. Selain itu juga SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMAN 3 dan SMP Pius yang tergabung dalam blok B.

Sementara jumlah peserta CPNS sebanyak 2.640 peserta. Sebenarnya, terdapat 2.948 berkas yang diterima KKD Kota pekalongan. Namun, yang memenuhi syarat hanya 2.640. Sedangkan 308 berkas tak memenuhi syarat.

“Bagi peserta yang terlambat datang 15 menit saja, dianggap gugur. Peserta harus masuk ruangan pukul 07.30, untuk mendapat penjelasan tata tertib tes. Lalu mulai mengerjakan pukul 08.00,” beber Agust. 

Mengingat waktu ujian berlangsung hingga jam 14.00, di masing-masing sekolah juga sudah  disiapkan satu tenaga medis. Bahkan untuk setiap blok juga disiapkan seorang dokter, perawat dan satu unit mobil ambulans.(dik)

20 Tahun Lagi, Pekalongan Tenggelam

PEKALONGAN – Diprediksi, sebagian besar wilayah Kota Pekalongan bakal tenggelam oleh air rob dalam 20 tahun kedepan. Fenomena ini bisa terjadi jika tak ada penanganan serius dari Pemkot dan warga Kota Batik. Sebaba, ketinggian air rob terus bertambah setiap tahunnya. 

“Jika masalah rob tidak segera ditangani, diprediksi  dalam tempo 20 tahun ke depan, sebagian  wilayah Kota Pekalongan akan terendam rob. Sebab, dari pengamatan sejak tahun 2002 hingga sekarang perkembangan rob semakin tinggi,” terang pakar rob Universitas Islam Sultan Agung Semarang Profesor Doktor Slamet Imam Wahyudi disela penandatanganan MoU antara Pemkot Pekalongan dan Unisula terkait penanganan rob di ruang sidang atas Pemkot, kemarin.

Saat ini saja, ada ratusan lahan pertanian dan areal tambak  yang mubadzir karena rob. Bahkan, di wilayah Pekalongan Utara sudah menjadi langganan rob.  Selain itu, ketinggian rob terus bertambah. Sehingga banyak fasilitas publik seperti sekolahan dan kantor penerintahan yang kerap terendam rob.

Prof Slamet Imam Wahyudi menyampaikan bahwa untuk mengatasi masalah rob di Kota Pekalongan perlu membangunan sub system drainase dan tiap-tiap system drainase di bangun wilayah yang dekat pantai. “Termasuk dalam pemeriharaanya melibat dua pemerintahan, Pemkot dan Pemkab  Pekalongan,” tutur Prof Slamet.

Setidaknya, Pemkot perlu membangun 5 polder untuk mengatasi rob  di wilayah Pekalongan. Selain itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan jaringan drainase,  membuat penampungan air  rob serta membuat pompa untuk memompakan air laut.

Memang, Pemkot Pekalongan menggandeng Unisula Semarang untuk mengatasi masalah rob yang selama ini merepotkan  warga Kota Batik. Sebagai langkah awal, Walkot Pekalongan dr HM Basyir Ahmad menekan Memori Of Understanding (MoU) dengan Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang. Acara itu juga disaksikan rombongan dari City Mohamed Bin Abdullah University, Fest, Maroko,  di ruang sidang atas, kemarin.

“Saya mengharapkan adanya masukan dari para pakar,  yang bisa segera dipraktekan  untuk bisa mengurangi dampak rob,” terang Walkot.

Selain itu, Walkot juga meminta dibuat MoU dengan Unisula tentang pengembangan Kota Pekalongan. Sedangkan Wakil Rektor Unisula, DR Widianto mengucapkan kerjasama ini pada prinsipnya bukan merupakan kepentingan Pemkot Pekalongan saja. Namun juga demi pengembangan Unisula dan implementasi Tri Dharma Perguruan tinggi.  Sedangkan dengan para tamu dari Maroko, dr  Basyir mengharapkan bisa dijalin kerjasama perdagangan terutama dalam hal batik dan tekstil.

“Produksi batik Kota Pekalongan itu sudah 60 persen dari total batik di Indonesia. Bisa dikatakan Pekalongan merupakan pusatnya batik Indonesia,” tukas Basyir. (dik)

Berita Foto

Mobil plat merah G 9574 AA dan G 9565 BA digunakan untuk mengangkut rombongan salah satu Parpol menuju Sendangsari Batang......